Pemindahan Ibukota Boengkoo Lanona Menuju Pantai Sakita

Artikel ini membahas periode pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. Johan Willem van Lansberge, yang menjabat dari 25 Maret 1875 hingga 12 April 1881. Lansberge, seorang doktor hukum dari Leiden dan diplomat, memimpin selama periode yang ditandai oleh kelanjutan Perang Aceh, ekspedisi militer ke berbagai wilayah (Siak, Bataklanden, Ceram, Halmaheira, Celebes), dan perluasan wilayah di Sumatera Westkust. Reformasi penting termasuk penghapusan perbudakan di beberapa wilayah (Sum. W.kust, Djembrana, Batjan, Tidore, Ternate), pengaturan sistem perpajakan (personil dan paten), dan pembangunan infrastruktur besar seperti Staatsspoorweg di Jawa dan pelabuhan Tandjoeng Priok. Dokumen ini juga mencatat lokasi geografis penting seperti Lanona di Boengkoe dan situasi keamanan di Mindanao terkait serangan Lanoen's.

Mr. Johan Willem van Lansberge lahir di Sante-F?? de Bogota (Vereen. Staten van Columbia) pada 16 November 1830. Ia merupakan putra dari R. F. O. van Lansberge, Gubernur Suriname, dan V. M. Rodriguez. Setelah menempuh studi di Leiden dan meraih gelar doktor dalam kedua hukum (doctor in de beide rechten) pada 3 November 1854 dengan disertasi ???de doli et culpae discrimine servato in codice poenali???, ia memasuki dinas diplomatik Belanda. Karier diplomatiknya mencapai puncak sebagai utusan luar biasa dan Menteri Berkuasa Penuh di istana Belgia. Ia diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 17 Desember 1874 dan tiba di Batavia pada 25 Maret 1875. Meskipun masa jabatannya diperpanjang setelah periode lima tahun, masalah kesehatan memaksanya mengajukan pengunduran diri pada 24 November 1880, dan ia meletakkan jabatannya pada 12 April 1881. Ia kemudian menetap di Havezathe de Rees (Brummen) dan kemudian di 's-Gravenhage, sebelum meninggal di Mentone pada 17 Desember 1905.


1. Dinamika Militer dan Perluasan Wilayah

Masa pemerintahan Van Lansberge ditandai oleh kelanjutan konflik di Atj??h, yang ia kunjungi pada tahun 1877. Di bawah kepemimpinan Jenderal Mayor Pel dan penerusnya, serta Jenderal Van der Heyden, keuntungan militer dicapai sehingga memungkinkan transisi ke pemerintahan sipil di Atj??h, yang terwujud pada hari-hari terakhir masa jabatan Gubernur Jenderal. Selain Aceh, ekspedisi militer yang dianggap kurang signifikan juga dilakukan ke Kota Intan (Siak), Bataklanden, Ceram, Halmaheira, dan Celebes. Selain itu, terjadi kerusuhan di Koetoardjo (-Bagel??n). Secara administratif, wilayah pemerintah diperluas melalui penambahan beberapa landskap ke gouvernement Sum. W.kust.


2. Reformasi Hukum, Sosial, dan Fiskal

Selama masa jabatan Van Lansberge, sistem peradilan (rechtswezen) diatur di gouvernement Sum. W.kust, Palembang, Benkoelen, Z.- dan O.afd. van Borneo, serta Atj??h dan Ond. Langkah signifikan diambil dalam penghapusan perbudakan di gouvernement v. Sum. W.kust, Djembrana, Batjan, Tidore (kecuali N.-Guinea), dan Ternate. Sementara itu, status budak di gouvernement Celebes dan Ond. serta di Boel??l??ng diatur. Di bidang fiskal, langkah-langkah penting diambil untuk mengatur dan menjamin penagihan pajak dan pertanggungjawaban pengeluaran. Selain itu, dilakukan langkah awal menuju sistem perpajakan yang lebih baik melalui pengenalan pajak personil (personeele) dan pajak paten (patentbelasting).


3. Pembangunan Infrastruktur dan Pendidikan

Di bidang pekerjaan umum, yang diatur oleh regulasi baru untuk manajemen dan pengawasan, pembangunan dilakukan secara intensif. Sebagian besar Staatsspoorweg di Jawa dibangun, dan persiapan serta pelaksanaan pembangunan bagian lain dilakukan. Pekerjaan pembangunan pelabuhan Tandjoeng Priok dimulai dan hampir selesai. Selain itu, Hindia Belanda dimasukkan ke dalam serikat pos umum (algemeene postvereeniging). Di bidang pendidikan, langkah-langkah penting diambil, termasuk pendirian hoogere burgerschool di Semarang dan Soerabaja, burgeravondschool di Soerabaja, serta kweekschool untuk guru pribumi di Bandjermasin dan Makasser. Kweekschool di Soerakarta dipindahkan ke Magelang, dan sebuah sekolah pertanian (landbouwschool) dibuka di Buitenzorg. Ekspedisi ilmiah penting untuk penelitian Midden-Sumatra juga berlangsung selama masa pemerintahan Van Lansberge.


4. Konteks Geografis Regional

Dokumen ini mencatat beberapa lokasi geografis penting di Nusantara. Lanona, yang dulunya merupakan ibu kota landskap Boengkoe (sebelumnya milik Ternate) di teluk Tolo, telah dipindahkan ke selatan di pantai menuju Sakita, meskipun masih sering ditandai di lokasi lama pada banyak peta. Di wilayah lain, disebutkan bahwa penduduk di pulau Mindanao, yang termasuk dalam Philippijnen, tidak lagi diganggu oleh serangan Lanoen's sejak perairan tersebut secara teratur dilayari oleh kapal perang. Sementara itu, Laobalang adalah sebuah permukiman di gouvernement Oostkust van Sumatra, dekat perbatasan dengan gouvernement Atj??h. Laobalang terletak di kaki Batoe Gadjah dan merupakan titik paling barat dari jalan besar yang membentang dari Kaban Djah?? melintasi dataran tinggi Karo.


KESIMPULAN

Masa jabatan Gubernur Jenderal Van Lansberge (1875???1881) merupakan periode konsolidasi administratif dan militer di Hindia Belanda. Meskipun menghadapi tantangan konflik yang berkelanjutan di Aceh, pemerintahannya berhasil melaksanakan reformasi struktural dalam perpajakan, hukum, dan penghapusan perbudakan di beberapa wilayah. Pembangunan infrastruktur besar dan peningkatan fasilitas pendidikan menandai upaya modernisasi yang signifikan sebelum ia mengakhiri jabatannya karena alasan kesehatan.